oleh

Jawaban Mendagri Tentukan Nasib JAK di DPRD Sulut

KEBIJAKANnews – Status James Arthur Kojongian (JAK) sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, berada di ujung tanduk.

Ini sehubungan telah dikirimnya Surat Keputusan (SK) pemberhentian JAK, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Sulut, Selasa (23/2/2021). SK tersebut berisi kesimpulan Badan Kehormatan (BK) DPRD yang menyikapi skandal perselingkuhan JAK dengan perempuan berinisial A.S, yang viral beberapa pekan lalu.

Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD, membenarkan hal tersebut ke awak media.

“Kami sudah kirim surat ke Mendagri melalui Gubernur Sulut. Kan Mendagri yang mengangkat dan memberhentikan. Jadi kami sampaikan kalau dia (JAK, red) sudah diberhentikan dari pimpinan dewan,” jelasnya.

Pencopotan jabatan JAK sendiri tinggal menunggu legitimasi kementerian. “Tinggal tunggu surat balasan,” singkat legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Mengantisipasi kekosongan di kursi pimpinan dewan, Silangen menyerahkan wewenang tersebut kepada Fraksi Golkar. Karena menurutnya, partai berlambang pohon beringin tersebut punya segudang kader yang lebih pantas dari JAK, untuk menduduki jabatan itu.

Namun demikian, DPRD belum mengetahui detail waktu dari balasan surat tersebut. Ini seperti disampaikan Sekretaris Dewan, Glady Kawatu, S.H, M.Si.

“Yang jelas, Gubernur Sulut sudah mengirim surat itu ke kementerian. Ini sesuai prosedur, yakni tujuh hari setelah pembacaan putusan di rapat paripurna. Kami belum tahu waktu yang pasti untuk surat balasannya,” ungkapnya.

“Kami juga sudah memberikan salinan putusan BK kepada Fraksi Golkar, seperti yang belakangan ini dipertanyakan mereka. Dalam hal ini sudah diterima Raski Mokodompit selaku ketua,” tambah Sekwan.

Sebelumnya, BK telah memutuskan pemberhentian JAK di rapat paripurna, Selasa (16/2/2021). Untuk itu, DPRD meminta tindak lanjut dari kementerian. Poin-poin putusannya sendiri sudah disertai dengan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dari kasus ini. (Red)