oleh

Imbas Video Viral, Golkar Sulut Nonaktifkan JAK dari Ketua Harian

KEBIJAKANnews Imbas dari video viral yang melibatkan James Arthur Kojongian (JAK) berbuntut panjang. JAK dipastikan kehilangan status Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I, Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Utara.

Ini berdasarkan hasil rapat harian terbatas Golkar Sulut, yang dipimpin langsung Christiany Eugenia Tetty Paruntu selaku ketua umum. Keputusan ini dipertegas dalam konferensi pers yang berlangsung di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Rabu (27/1/2021).

“Dengan melihat situasi kondisi pemberitaan beberapa hari terakhir ini, kami mencoba menelaah, melihat, dan mencermati berdasarkan informasi dari masyarakat media sosial. Bahkan dari teman-teman media, dengan apa yang menimpa salah satu kader Partai Golkar berinisial J (James, red), maka dengan arif dan bijaksana kami mengambil sikap. Partai Golkar Sulawesi Utara menonaktifkan jabatan Ketua Harian J dari Partai Golkar Sulut periode 2020-2025,” beber Ferliando Lamaluta, Wakil Ketua I Bidang Organisasi Golkar Sulut.

Mereka tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), mengenai nasib JAK. Golkar Sulut tetap menghormati alur prosedur dan aturan partai yang berlaku. Demi melindungi marwah partai berlambang pohon beringin itu.

“Hal ini kami lakukan untuk menjaga marwah dan wibawa Partai Golkar. Dengan dinonaktifkan atau dicopot dari jabatannya, dalam waktu dekat ini DPD akan meminta kajian organisasi maupun hukum dari bidang terkait di Golkar Sulut. Ini untuk memutuskan langkah selanjutnya. Hal ini segera kami laporkan ke DPP untuk mendapatkan keputusan,” tandas Ferliando.

Konferensi pers turut dihadiri Raski Mokodompit (Sekretaris Golkar Sulut yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut), serta Dani Rompis (Wakil Sekretaris Golkar Sulut).

Keputusan ini menjadi jawaban partai terhadap keberadaan dan laku JAK, dalam vidio yang belakangan ini viral di media sosial (Facebook, WhatsApp, Instagram). Apalagi ada tindakan yang melanggar etika selaku legislator, yang dipertontonkan Wakil Ketua DPRD Sulut itu.

Namun demikian, sebelum ada keputusan yang berlandaskan hukum, partai tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada oknum kader tersebut. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan