oleh

Jokowi Evaluasi Bobroknya Komunikasi Publik para Menteri

KebijakanNews- Presiden Joko Widodo berulang kali menegur dan mengingatkan  jajaran pemerintahannya, untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik.  Agar tidak menciptakan polemik di tengah masyarakat, yang sering berujung pada unjuk rasa.

Permasalahan komunikasi publik terlihat pada kasus disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui, Presiden sampai menegur seluruh jajaran menterinya, karena buruknya komunikasi publik,

“Khusus omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua ditegur Presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Diakuinya, banyak masyarakat yang menolak UU tersebut, disertai aksi unjuk rasa oleh kelompok buruh maupun mahasiswa, disebabkan komunikasi yang buruk.

Lanjutnya, saat ini para menteri mulai memperbaiki gaya komunikasinya di hadapan publik. Terutama, saat berbicara UU Cipta Kerja. Diharapkan tidak lagi memunculkan kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

Berikut, terkait dengan rencana vaksinasi.  Saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, pada 19 Oktober, Presiden mengingatkan, agar seluruh jajarannya memberikan pemahaman secara rinci kepada masyarakat terkait rencana vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah.

Presiden menyatakan, titik kritis dari kegiatan vaksinasi adalah implementasinya. Mulai dari proses seperti apa, siapa yang pertama kali akan diberikan vaksin, hingga kenapa mereka diprioritaskan, perlu dijelaskan secara gamblang kepada publik.

“Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati, disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail,” kata Jokowi, seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Jangan Seperti UU Cipta Kerja Presiden khawatir, jika komunikasi publik yang diberikan jajarannya kurang baik, maka rencana vaksinasi itu justru dihantam oleh isu-isu yang dapat berujung aksi unjuk rasa masyarakat.

“Vaksin ini saya minta, jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kayak Undang-Undang Cipta Kerja ini,” imbuh dia.

Sebelumnya, dalam kasus penanganan Covid-19 pun demikian. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada jajarannya agar hati-hati saat memberikan pernyataan di hadapan publik.

Untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik, para menteri diharapkan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, sebelum memberikan pernyataan ke publik.

Sehingga, tidak ada perbedaan antara pernyataan menteri yang satu dengan menteri yang lain.

“Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama (jurnalis) asing, ini yang karena komunikasi kita yang tidak… tidak… apa ya, tidak firm gitu. Tidak gamblang. Tidak jelas, sehingga yang mereka tulis itu sering hal-hal yang tidak baik,” ucap Jokowi, saat memimpin rapat terbatas mengenai laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada 24 Agustus lalu, seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Bagi Presiden Joko WIdodo, hal-hal tersebutlah yang menyebabkan sehingga banyak pemberitaan di media yang menilai penanganan Covid-19 di Indonesia kurang baik. (**)

Komentar

Tinggalkan Balasan