oleh

Developer Apresiasi Kebijakan 1 Tahun Jokowi-Maruf

KEBIJAKANnews   Developer memberikan apresiasi tinggi terhadap 1 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin pada 20 Oktober 2020.

Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, banyak gebrakan yang mendorong sektor properti sepanjang setahun pemerintahan kedua Jokowi .

“Sektor properti saat ini dianggap oleh pemerintahan dipercaya dapat memberikan dampak ke perekonomian sehingga banyak kebijakan yang dapat menggerakkan sektor properti,” ujarnya.

Commercial and Business Development Director AKR Land, Alvin Andronicus mengungkapkan, secara umum pemerintahan Jokowi sangat memberikan perhatian bidang properti, khususnya down payment (DP) yang boleh 0 persen. “Termasuk meminta perbankan mempercepat proses KPR,” katanya.

Munculnya ominibus law 5 Oktober lalu, yang disahkan DPR RI sebagai UU Cipta Kerja, merupakan gebrakan yang baik dari Jokowi-Maruf, karena menyederhanakan perizinan baik izin lokasi, amdal, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kepemilikan properti bagi warga negara asing (WNA), serta kemudahan lainnya.

“Namun, memang masih perlu kejelasan secara detailnya yang masih perlu dimatangkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah,” ungkap Alvin.

Direktur PT Ciputra Development Tbk, Harun Hajadi berpendapat, untuk kebijakan yang langsung berhubungan dengan properti terdapat dua hal yakni perpajakan dan tentang kepemilikan properti oleh pihak asing.

Pertama, di bidang perpajakan, ada dua yakni turunnya PPh final penjualan properti dari 5 persen ke 2,5 persen, sementara untuk rumah sangat sederhana (RSS) dari 2,5 persen ke 1 persen. “Hal ini merupakan sesuatu yang positif untuk properti,” ujarnya.

Kedua, di perpajakan adalah PPnBM (barang mewah) di mana batas bawahnya dikenakan dinaikkan sehingga memungkinkan transaksi untuk properti yang nilainya tinggi.

Hal yang berhubungan dengan kepemilikan adalah dimungkinkannya asing membeli properti terutama di rumah susun, dengan hak kepemilikan hak milik aarusun (satuan rumah susun) di dalam UU Cipta Kerja.

“Ini juga akan menggairahkan pasar properti. Mudah-mudahan dengan perubahan kebijakan tersebut pasar properti juga bisa bersaing dan cukup menarik dibandingkan dengan negara lainnya. Akan tetapi tentu pasar properti sangat tergantung dengan keadaan ekonomi secara keseluruhan. Jika pertumbuhan ekonomi baik, pasti properti akan bergairah,” papar Harun. (Editor: Rei / Sumber: Bisnis.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan